THR 2023 Sudah Bisa Dicairkan, Inilah Daftar Penerimanya!
- pixabay
Teknodaily – Tunjangan Hari Raya atau THR bagi aparatur sipil negara (ASN) 2023 dijadwalkan akan cair mulai hari pada Selasa (4/4/2023).
Tahun ini, besaran THR yang akan diberikan adalah satu kali gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, dan 50 persen tunjangan kinerja per bulan.
Bagi instansi pemerintah daerah, ditambah paling banyak 50 persen tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sementara guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan, maka diberikan 50 persen tunjangan profesi guru dan profesi dosen.
Penerima THR ASN 2023 Dalam Pasal 3 PP Nomor 15 Tahun 2023, tertulis para penerima THR adalah aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan.
Mereka yang masuk ke dalam kategori ASN adalah: PNS dan calon PNS PPPK Prajurit TNI Anggota Polri Pejabat negara.
Selain lima kategori di atas, ASN juga termasuk:
1. Wakil menteri Staf khusus di lingkungan kementerian/lembaga
2. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Hakim ad hoc
4. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang terdiri atas ketua/kepala, wakul ketua/wakil kepala, sekretaris, dan/atau anggota Pimpinan Badan
5. Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas dewan pengawas dan pejabat pengelola
6. Pimpinan lembaga penyiaran publik
7. Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan menteri, wakil menteri, pejabat pimpinan tinggi, administrator, atau pengawas
8. Pegawai Non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah
9. Aparatur negara lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang
Sementara itu, yang dimaksud dengan pejabat negara dalam poin di atas adalah:
1. Presiden dan Wakil Presiden Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua, wakil ketua, dan anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Ketua, wakil ketua, dan anggota.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA), serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim ad hoc Ketua, Wakil Ketua, dan anggota.
3. Mahkamah Konstitusi (MK) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial (KY) Ketua dan Wakil Ketua KPK Menteri dan pejabat setingkat menteri Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
