Kebijakan WFH Jakarta Digelar 3 Bulan, Swasta Tidak Diajak!
- Gambar oleh StartupStockPhotos dari Pixabay
Selain itu, Pejabat (Pj) Gubernur DI Jakarta Heru Budi Hartono juga memberikan pernyataannya terkait pegawasan dan evaluasi kinerja ASN yang sedang WFH.
“Pengawasannya gampang, jadi saya meminta kepada atasannya langsung untuk video call, tanya dia ada di mana? Kalau di rumah, rumahnya ada di mana?”
tambah Heru kepada wartawan di Jakarta Utara pada hari Minggu (20/8) seperti dilansir dari Antara.
Heru juga menambahkan jika kebijakan WFH ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, terutama menjelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 tahun 2023.
Namun, untuk mengurangi polusi udara, Heru mengatakan bahwa Pemprov DKI masih mengkaji efektivitas sistem "4 in 1", yaitu aturan yang mengharuskan setiap mobil pribadi yang melintas di Jakarta memiliki minimal empat penumpang.
Kebijakan WFH Jakarta ini tentu memiliki dampak positif dan negatif bagi para ASN, pelajar, dan masyarakat umum.
Di satu sisi, kebijakan ini dapat memberikan fleksibilitas waktu dan tempat kerja bagi ASN, menghemat biaya transportasi dan energi, serta menurunkan risiko dampak dari polusi udara yang buruk.
