Ethiopia Denda Meta Hampir Rp40 Triliun karena Promosi Ujaran Kebencian
- Istimewa.
Teknodaily – Meta, induk usaha Facebook, Instagram dan WhatsApp, harus membayar denda sekitar US$2,4 miliar (hampir Rp40 triliun) karena diduga kuat mempromosikan ujaran kebencian (hate speech) yang memicu perang etnis di Ethiopia.
Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kenya di Nairobi, seperti dikutip dari situs Russia Today, lebih dari dua tahun setelah sekelompok peneliti Ethiopia, bersama dengan pegiat hak asasi manusia (HAM) Kenya, meluncurkan gugatan terhadap raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) itu.
Para pemohon berpendapat bahwa algoritma rekomendasi Facebook memperkuat unggahan kekerasan dan ujaran kebencian (hate speech), serta berkontribusi terhadap konflik dua tahun di wilayah Tigray, Ethiopia utara, yang berakhir pada November 2022.
Meta atau Facebook.
- Istimewa.
Maereg Amare, seorang profesor kimia, terbunuh selama konflik tersebut setelah alamat rumahnya dan unggahan yang menyerukan pembunuhannya dipublikasikan di media sosial Facebook, menurut putranya, Abrham Meareg, salah satu penggugat.
Lalu, Fisseha Tekle, mantan peneliti di Amnesty International dan penggugat dalam kasus yang menerbitkan laporan tentang kejahatan yang dilakukan selama perang Tigray, juga diduga menerima ancaman pembunuhan di platform Meta. Pemohon lainnya adalah Katiba Institute (KI), sebuah organisasi nirlaba hukum yang berbasis di Kenya.
Para penggugat menuntut agar Meta mempekerjakan lebih banyak moderator konten di Afrika, dengan gaji dan kondisi kerja yang lebih baik, serta mendirikan dana ganti rugi sebesar US$2,4 miliar untuk para korban kebencian dan kekerasan yang dipicu oleh platform tersebut.
Petisi tersebut juga meminta perusahaan tersebut untuk mengubah algoritmanya guna berhenti mempromosikan "ujaran kebencian yang viral" dan secara resmi meminta maaf atas pembunuhan Profesor Meareg.
Namun, Meta menolak membayar denda, dan berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Kenya tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus-kasus terhadapnya karena perusahaan tersebut tidak terdaftar sebagai perusahaan di negara Afrika Timur tersebut.
Pertempuran berdarah antara pasukan Tigray dan pemerintah federal Ethiopia telah dinobatkan sebagai konflik paling mematikan di dunia pada 2022 oleh Peace Research Institute Oslo, dengan lebih dari 100 ribu orang tewas.
Serangan baru-baru ini oleh sebuah faksi dari partai politik utama negara yang bermasalah itu terhadap pemerintahan sementara yang dibentuk pada 2023 sebagai bagian dari Perjanjian Pretoria yang dimediasi oleh Uni Afrika yang mengakhiri kekerasan selama dua tahun telah memicu kekhawatiran akan pecahnya perang saudara lainnya.
